DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TENTANG DESTINASI PRIORITAS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Idi, Ahmad Damir (2020) DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TENTANG DESTINASI PRIORITAS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI. Masters thesis, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.

	Text COVER.pdf Download (53kB)
	Text ABSTRACT.pdf Download (180kB)
	Text BAB I.pdf Download (205kB)
	Text BAB V.pdf Download (183kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (167kB)
	Text BAB V.pdf Download (183kB)
	Text Ahmad Damir Idi_18030047_TESIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Berlimpahnya sumber daya alam dan budaya telah menjadi perhatian spesifik bagi Pemerintah Indonesia untuk pengembangan perekonomian yang berbasis industry kepariwisataan. Apalagi didukung dengan letak geografis yang sangat strategis karena Indonesia dikualifikasikan sebagai negara kepulauan dengan corak budaya yang heterogen telah menambah objek potensial destinasi pariwisata yang akan memberikan stimulus terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Oleh karena pariwisata dianggap sebagai sector penting dan sangat menjanjikan bagi perkembangan perekonomian, maka pada tahun 2016 Pemerintah mengambil kebijakan strategis dengan mendorong destinasi di daerahdaerah dengan menetapkan 10 destinasi prioritas dan salah satu adalah Kabupaten Pulau Morotai. Penetapan Pulau Morotai dalam 10 destinasi prioritas didukung dengan beragam alasan, mulai potensi sumber daya alam, budaya, hingga secara geografis Pulau Morotai memiliki keunikan tersendiri karena berada dibibir pasifik, serta memiliki kekayaan peninggalan Perang Dunia II. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Pertama, bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mendorong perkembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai?. Kedua, bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga dapat menjabarkan peran dan strategi pemerintah daerah dalam merespon kebijakan strategis pemerintah pusat mengenai destiansi prioritas. Penelitian ini mendiskripsikan bahwa, Pertama, peran pemerintah daerah dalam merespon kebijakan pemerintah pusat mengenai 10 destinasi prioritas sangat signifikansi. Hal itu diimplementasikan melalui langkah kongkrit pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan upaya melakukan promosi potensi-potensi destinasi wisata di Pulau Morotai baik melalui event-event maupun sarana public. Selain itu, perkembangan pariwisata di Pulau Morotai juga didukung dengan kebijakan strategis pemerintah daerah dengan mendorong peningkatan infrastruktur pariwisata (membangun fasilitas-fasilitas pariwisata) dan aksesibilitas untuk mempermudah pengunjung menjangkau destinasi wisata di Pulau Morotai. Kedua, langkah strategis untuk mendorong pengembangan pariwisata, pemerintah daerah bekerjasama dengan investor (pihak swasta) untuk menyediakan fasilitas penerbangan (hongkong-morotai-bali), resort, hotel, dan lain-lain

Actions (login required)

View Item